Musi Rawas.Lubanianusantara.com-.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (15/9/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas.
Rapat berlangsung khidmat dengan kehadiran Wakil Bupati Musi Rawas H. Suprayitno, Ketua DPRD Firdaus Cik Olah, SE., M.Ikom, Wakil Ketua I Azandri, S.IP, Wakil Ketua II Apt. Yani Yandika Saputra, anggota DPRD, OPD, unsur Forkopimda, camat se-Kabupaten Musi Rawas, perwakilan Kapolres dan Dandim 0406, perwakilan LSM, serta insan pers.
Mewakili Fraksi Partai Golkar, Arlen menyampaikan apresiasi atas penyusunan APBD 2026 yang dinilai telah sesuai dengan regulasi. Namun, Golkar menekankan agar APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.
“Fraksi Golkar menilai APBD harus mencerminkan pelayanan publik yang merata, tidak hanya formalitas angka belanja. Transparansi dan efisiensi belanja daerah menjadi kunci,” tegasnya.
Golkar juga mengingatkan agar defisit APBD tidak membebani keuangan daerah jangka panjang serta menyoroti alokasi dana tak terduga sebesar Rp10 miliar yang dinilai perlu diawasi penggunaannya agar tepat sasaran.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yudi Pratama, menekankan isu-isu fundamental seperti penanganan stunting, perbaikan jalan rusak, serta peningkatan kualitas layanan rumah sakit dan puskesmas.
“Kami mendesak perbaikan jalan rusak parah dan jembatan yang terputus agar segera ditangani. Begitu juga pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, termasuk ketersediaan ambulans di desa-desa,” ujar Yudi.
Fraksi PDIP juga menyoroti meningkatnya kasus ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) di wilayah Musi Rawas dan meminta Pemkab menyediakan mobil operasional khusus bagi ODGJ.
Fraksi Gerindra melalui Fitriana menyampaikan dukungan terhadap penyusunan APBD 2026. Menurutnya, APBD harus benar-benar dimanfaatkan untuk mewujudkan Musi Rawas yang “mantap dan berkelanjutan”.
“Kami mendukung penuh penggunaan APBD yang tepat sasaran, sehingga dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan Zulkifli Lubis menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut PKS, kemandirian keuangan daerah hanya bisa dicapai jika PAD terus ditingkatkan tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.
PKS juga menyoroti penggunaan dana desa yang harus fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, serta pembangunan padat karya. Mereka juga meminta pemerintah pusat segera memperbaiki jalan nasional yang rawan kecelakaan, karena berdampak pada aktivitas masyarakat Musi Rawas.
Fraksi PAN melalui Oken Pratama menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran.
“APBD adalah instrumen strategis. Karena itu harus dirancang untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, bukan sekadar formalitas anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa melalui Siswantara menekankan pentingnya penggalian sektor PAD baru untuk meningkatkan RAPBD. Mereka juga mengingatkan pemerintah daerah agar siaga menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir di sejumlah wilayah Musi Rawas.
“Pemerintah daerah harus hadir dengan program-program nyata yang sesuai harapan masyarakat. Kesiapan menghadapi musim hujan juga wajib menjadi perhatian serius,” kata Siswantara.
Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, menutup rapat dengan mengumumkan bahwa Rapat Paripurna selanjutnya akan digelar pada Senin, 22 September 2025, dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi.
“Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, rapat paripurna hari ini resmi ditutup,” pungkas Firdaus.( ADV )
Posting Komentar