Lubuklinggau .Lubanianusantara.com Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora (PMT) Lubuklinggau–Musi Rawas, Mirwan Batubara, melontarkan kritik keras terhadap sikap Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dinilai sangat tegas terhadap pedagang kecil, namun terlihat lunak terhadap tempat-tempat hiburan yang diduga bermasalah.
Mirwan menyoroti tindakan Satpol PP yang mengultimatum pedagang kecil di kawasan Tanam Kurma untuk membongkar lapak dagangan mereka dalam waktu 1×24 jam.
Menurutnya, ketegasan seperti ini tampaknya hanya berlaku untuk rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari meja dagangan sederhana.
“Pedagang kecil yang menjual gorengan dan minuman ditertibkan dengan ultimatum kilat. Seolah-olah mereka ancaman besar bagi ketertiban kota,” sindir Mirwan.
Namun ironisnya, lanjut dia, ketika berhadapan dengan tempat hiburan yang diduga tidak berizin atau bahkan menyalahgunakan izin kafe menjadi diskotik, ketegasan pemerintah kota seperti kehilangan tenaga.
“Di hadapan pedagang kecil, pemerintah terlihat sangat berani. Tapi ketika berhadapan dengan pengusaha hiburan, keberanian itu mendadak mengecil. Ketegasan berubah menjadi kehati-hatian yang luar biasa,” ujarnya
Menurut Mirwan, jika hukum benar-benar ditegakkan secara adil, maka ukuran keberanian pemerintah seharusnya sama—baik kepada pedagang kecil maupun kepada pelaku usaha besar.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah hanya tegas kepada mereka yang lemah, tetapi mendadak lembut kepada mereka yang kuat,” tegasnya.
Mirwan juga mengingatkan bahwa bazar kuliner di kawasan Tanam Kurma bukanlah fenomena baru. Tradisi ini telah berlangsung setiap tahun menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, dan menjadi ruang ekonomi bagi masyarakat kecil untuk bertahan hidup.
“Bazar Ramadan itu bukan diskotik, bukan pula kasino. Itu hanya ruang bagi pedagang kecil untuk mencari nafkah. Tapi justru yang mendapat ultimatum adalah mereka,” katanya.
Ia menilai, jika persoalan yang dipermasalahkan adalah soal perizinan, maka hal tersebut seharusnya menjadi tugas pemerintah kota untuk mempermudah prosesnya, bukan justru menjadikannya alasan untuk membubarkan usaha rakyat kecil.
“Perizinan itu tugas pemerintah untuk mengatur dan mempermudah, bukan alat untuk menekan pedagang kecil,” ujar Mirwan.
Mirwan juga mengingatkan kembali janji politik Wali Kota Yoppy Karim yang pernah berkomitmen memberdayakan usaha kecil dan menengah serta membuka lapangan pekerjaan.
“Kalau janji politiknya ingin menghidupkan usaha kecil, maka jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya: pedagang kecil ditekan, sementara tempat hiburan yang bermasalah justru tetap nyaman beroperasi,” pungkasnya.( Tim )
Posting Komentar